Komitmen bersama antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Microsoft untuk mendorong kesiapan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam mendukung percepatan pembangunan menuju Kota Pintar.
Yogyakarta, 7 September 2016 – Dewasa ini perkembangan teknologi dan informasi mendominasi di berbagai sektor, salah satunya adalah sektor pemerintahan. Memasuki era digital, negara-negara berlomba-lomba untuk memodernisasi sektor publik dan pemerintah untuk menyiapkan diri menghadapi cara hidup globalisasi yang serba instan. Indonesia pun terlihat sedang mengejar ketertinggalannya dari negara-negara lain. Data yang dirilis The Networked Readiness Index (NRI) 2015, diterbitkan oleh World Economic Forum, menyebutkan Indonesia berada di peringkat 79 diantara 143 negara dalam index kesiapan jaringan. Melihat pada jumlah masyarakat Indonesia dan potensi pengembangan masyarakatnya, tentu angka ini belum menunjukan signifikansi positif.
Center for Digital Society (CfDS) Fisipol UGM, bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, dan Microsoft melihat hal ini sebagai peluang untuk mempersiapkan pemerintah sebagai stakeholder, serta masyarakat, dalam memasuki musim baru globalisasi. Ketiga pihak ini meyakini bahwa penerapan teknologi yang tepat dapat menjadi solusi tidak hanya untuk memetakan dan mengurai masalah-masalah perkotaan tetapi juga memberikan jalan yang efektif dan efisien dengan digitalisasi. Namun, dalam implementasinya, terdapat sejumlah tantangan dalam mewujudkan Smart City, mulai dari tantangan secara teknis seperti kesiapan sarana dan prasana, hingga perubahan cara pemerintah dan masyarakat dalam kegiatan pelayanan publik. Dalam acara Symposium Smart City 2016, CfDS Fisipol UGM menjadi tuan rumah untuk mengenalkan kepada masyarakat umum serta anggota Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) akan perkembangan teknologi dan kaitannya terhadap implementasi Smart City.
Acara Symposium Smart City 2016 diadakan selama tiga hari, dari tanggal 7 – 9 September 2016 dan terdiri dari dua rangkaian acara yaitu symposium dan panel diskusi di hari pertama dan Smart City Training di hari kedua dan ketiga. Symposium yang dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tjahjo Kumolo ini terbuka untuk publik dengan mengundang pembicara Dr. Soni Sumarsono, MDM, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Andreas Diantoro, President Director Microsoft Indonesia, Dr. Astrid Tuminez, perwakilan dari Microsoft Southeast Asia, dan perwakilan dari Rektorat Universitas Gadjah Mada. Para pembicara ini dipilih secara strategis mewakili masing-masing instansi yang berpotensi mengembangkan konsep Smart City serta mengimplementasikannya secara merata di Indonesia.
Andreas Diantoro, President Director, Microsoft Indonesia, mengatakan, ”Dalam upaya merealisasikan transformasi digital bersama pemerintah pusat dan daerah, Microsoft percaya bahwa penerapan teknologi yang tepat hanyalah salah satu cara untuk mengakselerasi perkembangan smart city. Yang lebih penting adalah kolaborasi aktif antara pemerintah, pelaku industri, lembaga pendidikan dan masyarakat terkait untuk mengimplementasikan teknologi tersebut secara berkesinambungan dalam kehidupan sehari-hari.”
Beberapa walikota dan kepala daerah, salah satunya menjadi narasumber dalam symposium ini juga menyatakan dukungan positif dengan turut hadir dalam diskusi panel untuk mengenalkan Smart City yang sudah berjalan di Kota Surabaya kepada masyarakat luas. Acara symposium kemudian dilanjutkan dengan diskusi panel yang melibatkan kepala-kepala daerah dan perwakilan dinas terkait untuk mendiskusikan tentang perkembangan Smart City di kota-kota Indonesia. Panel diskusi ini antara lain dihadiri oleh 14 kepala daerah dari kota-kota sekunder yang sedang menginisiasi program Smart City, yaitu Depok, Tangerang, Yogyakarta, Banda Aceh, Makassar, Bandung, Serang, dan lain-lain. Panel diskusi ini memberikan ruang bagi kepala-kepala daerah ini untuk membagi pengalamannya terkait pengembangan Smart City di kotanya. Perwakilan kepala daerah dan dinas yang didatangkan langsung dari setiap kota ini diharapkan dapat memberikan parameter tentang seberapa jauh perkembangan Smart City, manfaat, serta kendalanya di Indonesia.
“Sebagai lembaga pendidikan tinggi, sudah menjadi kewajiban Fisipol UGM untuk (tidak hanya) peka terhadap isu-isu sosial, tetapi juga memberi kontribusi nyata bagi pemerintah dan masyarakat dalam memecahkan persoalan-persoalan tersebut. Sebagai sebuah gagasan Smart City memang masih baru, akan tetapi jika dilakukan dengan tepat akan memberi kemudahan untuk membangun hubungan antara pemerintah dengan masyarakat melalui integrasi sistem pelayanan publik secara digital”, dikatakan oleh Dr. Erwan Agus Purwanto, Dekan Fisipol UGM.
Sebagai bagian dari Symposium Smart City 2016, sejumlah 40 kota dilibatkan dalam Smart City Training. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk memberikan pengetahuan tentang permasalahan urban yang terjadi hari-hari ini serta bagaimana menyelesaikannya dengan implementasi Smart City. Adapun Smart City memiliki jangkauan yang cukup luas, sehingga CfDS memilih narasumber dari sejumlah ahli di berbagai bidang, seperti manajemen kebijakan publik dan tata kota dalam memenuhi kebutuhan peserta training untuk mengenal lebih dalam Smart City. Pada akhir acara, peserta training akan diajak untuk melihat secara riil tentang Smart City yang sedang dan sudah berjalan dan dikembangkan oleh Microsoft melalui Smart Solution for Smart City Presentation.
Symposium Smart City 2016 ini merupakan sebuah langkah dan terobosan bagi perkembangan konsep Kota Pintar di Indonesia. Di tahun ini, UGM, Kemendagri, dan Microsoft telah mengambil komitmen bersama untuk menjalin kerja sama yang nyata terlebih dalam riset dan pelatihan bagi pengembang Kota Pintar. Symposium Smart City 2016 dipercaya menjadi awal yang baik untuk kerjasama ini semakin meningkat dan berbuah nyata bagi kota-kota lain yang akan memulai menerapkan konsep Kota Pintar.